PEKANBARU – Dana Bagi Hasil (DBH) Kehutanan yang diterima Provinsi Riau pada 2026 hanya sebesar Rp 62,37 miliar. Angka itu dinilai tak sebanding dengan luas konsesi hutan tanaman industri (HTI) di Riau yang mencapai 1,58 juta hektare atau sekitar 27 persen dari total kawasan hutan seluas 5,4 juta hektare.
Data yang dihimpun menyebutkan, DBH Kehutanan 2026 tersebut dibagi untuk Pemprov Riau dan 12 kabupaten/kota. Jika dirata-ratakan dengan luas konsesi HTI, besaran DBH hanya sekitar Rp 39.400 per hektare.
Untuk tingkat provinsi, Pemprov Riau menerima Rp 16,1 miliar yang terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp 12,24 miliar dan Dana Reboisasi Rp 3,97 miliar. Sisanya dibagikan ke daerah, dengan alokasi terbesar diterima Kabupaten Pelalawan Rp 9,59 miliar dan Kabupaten Siak Rp 6,10 miliar.
Tren DBH Kehutanan Riau juga terus menurun dalam empat tahun terakhir. Pada 2023 total DBH mencapai Rp 161,67 miliar, turun menjadi Rp 103,36 miliar pada 2024, lalu Rp 75,47 miliar pada 2025, dan kembali merosot menjadi Rp 62,37 miliar pada 2026.
Di sisi lain, terdapat 54 perusahaan pemegang izin HTI di Riau yang menjadi pemasok bahan baku pulp and paper. Dua grup besar yang beroperasi yakni pemasok ke PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di bawah APRIL Group serta PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) yang terafiliasi APP Group.
Perusahaan dengan konsesi terluas adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper seluas 338.536 hektare, disusul PT Arara Abadi dengan 299.975 hektare. Selain itu, izin PT Sumatera Riang Lestari (SRL) seluas 65 ribu hektare di Pulau Rupat dan Pulau Rangsang telah dicabut pemerintah pada awal 2026.
Keberadaan HTI kerap menjadi sorotan karena dinilai menimbulkan dampak ekologis, konflik sosial, hingga kerusakan infrastruktur akibat lalu lintas angkutan kayu bertonase besar. Biaya perbaikan jalan disebut jauh lebih besar dibanding DBH yang diterima daerah.
Dengan luasan konsesi yang mencapai seperempat lebih kawasan hutan Riau, publik menilai pemerintah pusat perlu mengevaluasi skema bagi hasil agar lebih proporsional dan adil bagi daerah penghasil. (bule)
#Riau #HTI #Akasia
