PEKANBARU — Provinsi Riau kembali menegaskan posisinya sebagai episentrum kegagalan negara dalam menjaga hutan. Deforestasi yang terus berulang dari tahun ke tahun bukan lagi sekadar persoalan teknis tata kelola, melainkan cermin telanjang pembiaran negara terhadap kejahatan lingkungan yang terstruktur, masif, dan sistemik.
Ketua Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA), Ahmad Zazali, menyebut Riau seolah dijadikan laboratorium pembiaran, tempat hukum kehilangan taring dan hutan dikorbankan demi kepentingan segelintir oligarki sumber daya alam.
“Riau ini bukan kekurangan aturan, tapi kelebihan pembiaran. Hutan dibuka, izin dilanggar, kawasan dilahap negara memilih diam,” tegas Ahmad Zazali.
Menurutnya, berbagai kebijakan kehutanan dan perkebunan yang digembar-gemborkan sebagai instrumen pembangunan justru berubah menjadi karpet merah deforestasi. Konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), ekspansi perkebunan sawit, hingga penguasaan kawasan hutan tanpa izin terus berlangsung nyaris tanpa sanksi berarti.
Alih-alih menjadi pelindung lingkungan, negara dinilai hadir sebagai penonton atau lebih buruk, fasilitator dari perampasan kawasan hutan secara legal dan ilegal.
Dampaknya tak terelakkan. Konflik agraria meledak, masyarakat adat dan lokal tersingkir dari ruang hidupnya sendiri, sementara kerusakan ekologis menjelma bencana rutin: kebakaran hutan, krisis air bersih, degradasi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Ahmad Zazali juga menyoroti ketimpangan brutal dalam penegakan hukum. Korporasi besar yang terbukti melanggar kerap lolos dari jerat pidana dan sanksi administratif, sementara rakyat kecil justru menjadi sasaran penertiban dan kriminalisasi.
“Ini bukan lagi kelalaian, tapi kegagalan negara melawan oligarki sumber daya alam. Jika Riau terus dibiarkan, maka kehancuran hutan akan dilegalkan secara nasional,” ujarnya.
PURAKA mendesak pemerintah pusat untuk segera mengakhiri impunitas, melakukan audit total terhadap seluruh izin kehutanan dan perkebunan di Riau, serta menindak tegas perusahaan perusak hutan tanpa kompromi politik maupun ekonomi.
Tanpa langkah keras dan keberpihakan nyata pada lingkungan serta rakyat, Riau akan terus menjadi korban keserakahan. Dan jika itu terjadi, hutan Indonesia tak lagi diwariskan melainkan tinggal dicatat dalam buku sejarah.***
#Lawan Mafia Hutan #Oligarki Hutan Riau #Mafia Hutan Riau
