JAKARTA — Kementerian Pertanian resmi membentuk 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di 33 provinsi. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 dan diklaim sebagai langkah strategis untuk mempercepat modernisasi pertanian nasional serta mendukung target swasembada pangan berkelanjutan.
Seluruh balai besar tersebut berada di bawah kendali Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), lembaga yang diberi mandat mengoordinasikan penerapan teknologi pertanian berbasis spesifik lokasi, mulai dari tahap perakitan, pengujian, hingga diseminasi ke daerah.
Kepala BRMP, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan membangun lembaga baru dari nol, melainkan menaikkan status balai yang sebelumnya telah ada. Menurutnya, peningkatan status ini diharapkan mampu memperkuat kendali pusat terhadap implementasi kebijakan pertanian di daerah.
“Dengan jaringan kerja dari pusat hingga daerah, BRMP menjadi instrumen percepatan modernisasi pertanian melalui inovasi teknologi, standar mutu, dan penguatan kelembagaan,” ujar Fadjry, Minggu (4/1/2026).
Secara fungsi, Balai Besar Modernisasi Pertanian akan menjalankan tugas strategis: mengidentifikasi kebutuhan teknologi petani, melakukan perekayasaan dan pengujian, hingga menerapkan model pertanian modern berbasis kondisi lokal.
Namun, di tengah euforia modernisasi, kebijakan ini menyisakan pertanyaan krusial:
apakah pembentukan 33 balai besar ini benar-benar akan menjangkau petani kecil di lapangan, atau sekadar mempertebal struktur birokrasi dengan nomenklatur baru?
Tanpa indikator kinerja yang terukur seperti peningkatan produktivitas petani, efisiensi biaya produksi, dan akses teknologi yang adil modernisasi berisiko berhenti sebagai retorika kebijakan. Tantangan sesungguhnya bukan pada jumlah balai, melainkan sejauh mana teknologi benar-benar turun ke sawah, kebun, dan ladang petani.
Modernisasi pertanian tidak cukup dengan regulasi dan struktur kelembagaan. Yang ditunggu publik adalah hasil konkret: panen meningkat, biaya turun, dan petani menjadi subjek utama bukan sekadar objek program.*$$
#Pertanian #modernisasi Pertanian
