PEKANBARU – Program swasembada pangan nasional resmi mengalir ke Riau dengan kucuran anggaran lebih dari Rp100 miliar dari APBN. Namun pesan yang disampaikan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto sangat tegas dan politis: anggaran ini bukan ruang kompromi, melainkan ujian integritas kekuasaan di daerah.
SF menegaskan, dana jumbo tersebut adalah perintah langsung visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan di Riau akan menjadi cermin keseriusan daerah dalam menerjemahkan agenda politik nasional.
“Ini bukan sekadar proyek pertanian. Ini adalah agenda negara. Uang Rp100 miliar ini atensi langsung Presiden. Kalau ada yang berani mainkan anggaran swasembada pangan, konsekuensinya jelas: berhadapan dengan hukum,” tegas SF, Sabtu (10/1).
Ia menyebut, besarnya anggaran dan statusnya sebagai program strategis nasional membuat swasembada pangan di Riau berada dalam pengawasan berlapis, mulai dari Kementerian Keuangan, Aparat Penegak Hukum (APH), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
SF bahkan secara terbuka mengundang LSM, pers, dan masyarakat sipil untuk ikut mengawasi jalannya proyek. Pernyataan ini dinilai sebagai sinyal keras bahwa Pemprov Riau tidak ingin program ini berakhir sebagai komoditas politik atau ladang rente elite lokal.
“Kalau masih ada yang berpikir proyek ini bisa dimainkan seperti proyek-proyek lama, saya tegaskan sekarang: salah besar. Ini proyek negara dan sedang diawasi,” ujarnya.
Anggaran lebih dari Rp100 miliar tersebut akan digunakan untuk cetak sawah baru dan optimalisasi lahan (oplah) di sejumlah kabupaten/kota. Menurut SF, keberhasilan program ini akan menjadi tolak ukur posisi politik dan kepercayaan pusat terhadap Riau ke depan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (PTPH) Riau Ronny Bowo Laksono mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah direalisasikan cetak sawah 500 hektare di Kabupaten Rokan Hilir serta optimalisasi lahan sekitar 19 ribu hektare di berbagai wilayah Riau.
Tak berhenti pada produksi, Pemprov Riau juga mulai mendorong hilirisasi pangan, salah satunya di Kabupaten Siak, Kecamatan Bunga Raya, dengan dukungan alat produksi beras dari APBN. Ke depan, tambahan cetak sawah 1.000 hektare direncanakan di Kuantan Singingi dan Pelalawan.
Di tengah sejarah panjang Riau yang kerap disorot dalam isu tata kelola anggaran, swasembada pangan Rp100 miliar ini menjadi pertaruhan politik: apakah Riau mampu keluar dari stigma lama, atau kembali mencatatkan babak baru dalam daftar proyek bermasalah.
Uang negara sudah turun, pengawasan sudah terbuka, peringatan sudah disampaikan. Kini publik menunggu satu hal: siapa yang benar-benar bekerja untuk pangan rakyat, dan siapa yang justru mengincar bagian.***
#Ketahanan Pangan Riau
